Logo
images

Ilustrasi kekerasan.

Tangerang Darurat Kekerasan Perempuan

FOKUS TANGERANG—Tangerang Raya darurat kekerasan terhadap perempuan. Sebab, kasus kekerasan bagi kaum hawa ini ternyata masih tinggi. Pemicu utamanya karena menganggap bila perempuan makhluk sosial yang lemah.

"Angkanya pada tahun 2019 masih tinggi," ujar Eva Nurcahyani, aktivis Anti Kekerasan Perempuan dan Anak Tangerang Raya, Senin (9/12/2019).

Eva mengungkapkan, pada akhir 2019 ini terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada kepolisian di Tangerang Raya.

Jumlah pelaporan yang angkanya belum diketahui secara pasti itu, kata Eva, meningkat drastis dibanding periode 2018 yang hanya 75 kasus.

Masih tingginya kasus itu membuat teritorial Tangerang Raya yang melingkupi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan darurat kekerasan bagi kaum hawa.

"Jadi, kami anggap di Tangerang Raya masih zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan," jelasnya.

Eva menyebut, pemicu kasus kekerasan ini disebabkan karena perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah. Bahkan ironinya, dianggap bila perempuan bisa dilecehkan dengan kekerasan.

Sehingga melihat fenomena itu, menurut Eva, sistem sosial masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti dalam rumah tangga.

"Rantai patriarki itu bisa diputus dengan pengetahuan pra nikah. Tentunya di situ harus ada peran pemerintah daerah guna menghindari perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi, dapat berdampak juga pada peningkatan kasus perceraian," ungkapnya.

Eva bertutur, KDRT yang terjadi di Tangerang Raya tidak hanya menyerupai kekerasan fisik, tetapi juga sulitnya ekonomi dan psikis. Eva mencontohkan, sulitnya ekonomi membuat laki-laki rela meninggalkan istrinya dan psikis mampu membuat perempuan trauma berkepanjangan.

"Pemerintah daerah sampai saat ini tidak pernah membuka data kekerasan terhadap perempuan dan anak, padahal kita sudah pernah tatap muka," katanya.

"Terus di dinas terkaitnya juga tidak terlalu konsen menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka hanya memberikan penyuluhan berupa ketahanan keluarga," imbuhnya.

Ia juga menambahkan perlu ada peran serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

"Kasus yang terakhir saya dampingi itu kasus KDRT, di mana pihak laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan malah berbuat kasar terhadap perempuan itu," pungkasnya.(IRW/AIR)



Tinggalkan Komentar