Logo
images

HOP Karoke

Satpol PP Kota Akan Tutup HOP Karoke

fokustangerang, TANGERANG-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang akhirnya mengambil sikap tegas, yaitu akan melakukan penutupan terhadap HOP Karoke yang selama ini beroperasi tanpa izin.

"Kita sudah beberapa kali menyampaikan peringatan baik lisan maupun tertulis, agar mereka mengurus perizinan karoke nya, atau mengubah site plane kalau memang itu restoran, namun tidak dihiraukan juga, maka kita akan mengambil langkah tegas dengan penutupan," ujar Mumung Nurwana Kasat Pol PP Kota Tangerang kepada wartawan, Selasa (16/01/2018).

Lebih jauh Mumung menyatakan, penutupan ini akan dilakukan secepatnya, karena persoalan HOP Karoke ini masuk agenda utama Satpol PP Kota Tangerang yang menjadi prioritas untuk ditindak, karena sudah banyaknya desakan dari berbagai pihak.

"Saya minta kepada Kepala Gakumda Kota Tangerang pak Kaunang untuk menindak di lapangangan, karena HOP Karoke sampai saat ini belum memiliki izin," kata Mumung, yang menjelaskan kalau dirinya sudah dua kali melakukan tinjauan lapangan ke tempat hiburan yang berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, tersebut.

Mumung menyatakan, sebelumnya pihaknya bersama Dinas Pariwisata dan DPMPTSP (Perizinan,red) Kota Tangerang sudah beberapa kali memberikan teguran kepada manajemen HOP untuk memngubah bentuk site plane karokenya menjadi fasilitas restoran.

"Mereka (HOP,red) kan hanya mengantongi izin restoran, bukan karoke, harusnya diubah seperti restoran nelayan, jadi yang dijual bukan room karoke tapi makanan, dan jam operasionalnya terbatas, ini kan nyatanya beda, mereka justru lebih mengedepankan karokenya ketimbang restoran," katanya.

Sementara itu berdasarkan pantauan dilapangan, diketahui HOP mengeluarkan voucer berupa free room satu jam karoke sebagai bentuk promosi, hal ini menandakan kalau HOP selama ini mengedepankan usaha karoke nya ketimbang restoran.

Selain melanggar aturan, pihak manajemen HOP dipastikan bermasalah dengan pajak, karena berdasarkan Perda Kota Tangerang tentang pajak hiburan berdasarkan Perda no 7 tahun 2010 dan Perwal no 45 tahun 2014, yang  diketahui kalau pajak karoke lebih besar yaitu mencapai 35 persen dari omset ketimbang pajak restoran sebesar 10 persen dari omset.

Sebelumnya Ketua Harian PHRI Kota Tangerang Oman Djumansyah menyatakan dukungan dengan langkah Pemkot Tangerang untuk menindak HOP Karoke dan Restoran, jika memang melanggar aturan.

"Sejauh ini HOP karoke dan restoran tidak masuk dalam anggota PHRI, karena memang kita akan menerima anggota yang legalitasnya jelas, dan kita juga taat dengan aturan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan pajak," kata Oman.

Terkait dengan keberadaan Karoke HOP ini, Ketua MUI Kota Tangerang KH Edi Djunaedi juga menyatakan, sudah meminta Pemkot Tangerang untuk mengambil langkah tegas dengan menutup karoke tersebut.

"Kalau keberadaannya mendatangkan mudorat lebih baik ditutup, apalagi lokasinya berada di Cipondoh yang dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya agamis dan banyak terdapat banyak pusat pendidikan dan pesantren," katanya. (tim)


TAG ,

Tinggalkan Komentar