Logo
images

Rapat dengar pendapat terkait pembangunan jalan tol Bandara-Kunciran yang dikeluhkan warga.

Pembangunan Jalan Tol Bandara Kunciran Tuai Polemik

Fokus Tangerang—Pembangunan jalan tol Bandara-Kunciran di Kota Tangerang menuai polemik. Warga bersikeras bila Jalan Mandala dan Melati tidak diputus.

Dalam rapat dengar pendapat DPRD Kota Tangerang, warga Kelurahan Tanah Tinggi dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) berlangsung sengit.

Perdebatan kedua pihak ihwal pembangunan jalan tol Bandara-Kunciran tersebut pun sempat memanas.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sumarti menyampaikan, warga di Tanah Tinggi meminta akses di Jalan Mandala dan Melati di sekitar proyek tol tersebut tidak diputus.

"Iya, warga meminta akses jalan tidak diputus oleh jalan tol Bandara Kunciran. Karena jalan itu satu-satunya akses untuk anak-anak menuju ke sekolah, kalau diputus ya, memang kasihan warga," katanya, Selasa (3/12/2019).

Setelah mendengar pendapat dari kedua pihak dan sejumlah instansi terkait, Sumarti menyimpulkan, titik persoalan ini ada pada PT JKC yang memiliki kapasitas untuk mengusulkan tuntutan warga kepada Kementerian PUPR.

"Selama ini mungkin belum terealisasi karena komunikasi yang tersendat. Makanya kami ajak duduk bareng semua yang berkaitan dalam pembangunan proyek ini. Kan kita mau cari solusi," terangnya.

Ketua LPM Kelurahan Tanah Tinggi Sukatno mengaku warga belum puas untuk hasil yang didapat dalam musyawarah tersebut.

Sebab ia menegaskan, tuntutan warga yang hanya meminta akses jalan tidak diputus pembangunan itu, belum mendapat kejelasan sampai hari ini.

"Intinya kami belum puas, karena belum jelas. Kami masih harus menunggu JKC mengusulkan ke Kementerian PUPR," jelas Sukatno mewakili ratusan warga.

"Pilihan kami hanya dua. Ditutup atau dibuka, tapi pihak JKC tetap tidak mau ambil keputusan hari ini. Dia (JKC) meminta waktu untuk menunggu jawaban dari Kementerian PUPR. Makanya kami buat pernyataan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Pimpinan Proyek PT JKC Tatok Imbang K mengaku akan menyampaikan usulan warga dari hasil rapat ini kepada Kementerian PUPR.

"Kami akan follow up tuntutan warga ke Kementerian PUPR. Dan kalau untuk keputusan, kami menyerahkan semua itu kepada kementerian. Sebab, kami terikat dengan perjanjian perusahaan jalan tol," pungkasnya.(red)


TAG

Tinggalkan Komentar