Logo
images

Anggota DPR - MPR RI Ananta Wahana saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Tangerang

PDI - P Sebut Provinsi Banten Duduki Tingkat Kedua Intoleransi Dan Radikalisme

TANGERANG - Tingginya angka intoleran di wilayah Provinsi Banten membuat wilayah yang baru berumur 18 tahun ini menjadi provinsi kedua yang memiliki angka tertinggi intoleransi setelah Aceh. Hal ini tentunya menjadi tugas penting pemerintah dalam mengurangi peringkat tersebut.

Seperti yang belakangan tersorot berbagai media dalam kasus penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto. Adanya inseden tersebut banyak membentuk opini masyarakat tentang maraknya radikalisme di wilayah ini yang juga tentunya disebabkan oleh tingginya intoleransi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari riset Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta sebanyak 40, 36 persen guru setuju seluruh ilmu pengetahuan sudah terdapat di kitab suci. Kemudian 21 persen guru tidak setuju jika tetangga yang berbeda keyakinan mengadakan kegiatan agama di lingkungan mereka.

Menanggapi hal ini Politikus dari Partai PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Anggota DPR - MPR RI Ananta Wahana menyebut di Banten tingkat intoleran masih terbilang tinggi.

"Dan kemudian 33 persen menganjurkan murid berperang untuk mendirikan negara Islam. Dan 29 persen guru setuju murid perang di luar negeri," sebut Ananta beberapa waktu lalu dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Tangerang.

Ananta menambahkan seharusnya Indonesia sudah tidak lagi memiliki masalah dengan intonasi dan juga radikalisme. Pasalnya dua permasalahan itu sudah selesai sejak Indonesia merdeka 18 Agustus 1945.

"Kebhinekaan sudah terbentuk sejak awal. Empat orang keturunan Tionghoa dan satu Arab dalam BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia).Jadi soal kebhinekaan sudah selesai sejak 18 Agustus 1945," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tangerang yang juga berasal dari Partai PDI Perjuangan Gatot Wibowo menilai dalam membentuk kebhinekaan di masyarakat tentunya sangat diperlukan peranan pemerintah dari berbagai daerah. Tak terkecuali Kota Tangerang, kata dia untuk memberi paham ke masyarakat tenang kebhinekaan dan juga menumbuhkan ideologi Pancasila pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi.

"Kemarin pada pembahasan anggaran saya mengingatkan teman-teman SKPD agar di anggaran 2020 sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila digalakkan," ucapnya.

Terlebih lagi dalam hal ini pemerintah juga telah menggelontorkan dana untuk menghilangkan paham radikalisme dan mengembalikan ideologi Pancasila di setiap daerah.

"Leading sector-nya Kesbangpol, dan itu sudah dianggarkan hampir Rp 1 miliar. Fungsi anggaran itu bukan hanya untuk seremonial, tapi harus tepat sasasaran," tukasnya. (Bal)



Tinggalkan Komentar