Logo
images

Ketua MUI Kota Tangerang

HOP Cuekin Himbauan MUI dan Satpol Pp

fokustangerang, TANGERANG-Himbauan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang KH Edi Djunaidi agar HOP karaoke ditutup karena tidak memiliki izin dan keberadaan yang tidak pantas berlokasi di Kecamatan Cipondoh wilayah yang banyak terdapat pesantren. Ternyata belum mendapat respon serius dari Pemkot Tangerang dan tak digubris oleh pengelola tempat hiburan yang berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari Kota Tangerang tersebut.

"Kita minta agar Pemkot Tangerang dalam hal ini Satpol PP segera menutup tempat karaoke tersebut, apalagi jelas - jelas tidak mengantongi izin," ujar KH Edi Djunaedi kepada wartawan. 

Lebih jauh KH Edi menyatakan pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Pemkot Tangerang untuk ditindak lanjuti.

"Kalau mendatangkan mudhorot lebih baik ditutup saja," tegasnya. 

Sementara itu Kepala Bidang Gakumda Kota Tangerang, Kaonang, menyatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang kepada manajemen HOP Karaoke pada Kamis (25/1/2018) besok. Untuk mengklarifikasi soal keberadaan HOP karaoke yang hingga kini belum memiliki izin resmi tersebut.

"Sebelumnya kita sudah melakukan pemanggilan tahun lalu, minta mereka memproses izin dan memperbaiki layout jika karaokenya fasilitas restoran. Tapi sampai sekarang hal itu juga belum dilakukan," katanya. 

Terkait hal ini Aliansi LSM Tangerang menyayangkan sikap Satpol PP Kota Tangerang yang dianggap lambat dalam mengambil tindakan terhadap tempat hiburan ilegal tersebut.

"Kalau memang tidak mengantongi izin seharusnya Satpol langsung menutup HOP karaoke, karena ini terlalu lama dibiarkan sudah hampir satu tahun," ujar Hendri Zein aktifis Aliansi LSM Tangerang kepada wartawan Selasa (23/1/2018) . 

Lebih jauh Hendri meminta agar Satpol PP segera merealisasikan janjinya yang akan menutup HOP karaoke. "Kita tunggu langkah tegas Satpol PP, kalau belum ada tindakan maka jangan salahkan nanti masyarakat yang akan mengambil tindakan sendiri," katanya. 

Hal senada diungkapkan Ketua LSM Garuk KKN,  Agus R Rijal. Menurutnya, selain melanggar aturan, pihak manajemen HOP dipastikan bermasalah dengan pajak, karena berdasarkan Perda Kota Tangerang tentang pajak hiburan berdasarkan Perda no 7 tahun 2010 dan Perwal no 45 tahun 2014, yang  diketahui kalau pajak karaoke lebih besar yaitu mencapai 35 persen dari omset ketimbang pajak restoran sebesar 10 persen dari omset. 

Terkait dengan keberadaan Karoke HOP ini, Ketua MUI Kota Tangerang KH Edi Djunaedi juga menyatakan, sudah meminta Pemkot Tangerang untuk mengambil langkah tegas dengan menutup karoke tersebut.

"Kalau keberadaannya mendatangkan mudorat lebih baik ditutup, apalagi lokasinya berada di Cipondoh yang dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya agamis dan banyak terdapat banyak pusat pendidikan dan pesantren," katanya. (tim)


TAG

Tinggalkan Komentar