Logo
images

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Ditolak, Omnibus Law Cipta Kerja Diklaim Bikin Buruh Menderita

FokusTangerang.com–Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang kini tinggal menanti keputusan pengesahan DPR RI diklaim membuat para pekerja menderita.

"Kami dengan tegas sepakat menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kami juga sepakat tidak akan terlibat apapun baik pembahasan dan lain-lain," jelas Dedi Sudarajat, Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) di Sekretariat DPD KSPSI Banten di Cikokol, Kota Tangerang, Rabu (19/2/2020).

Dedi mengatakan berdasarkan hasil kajian AB3, terdapat sembilan poin yang diklaim merugikan proses ketenagakerjaan dan mencekik pekerja dalam RUU Cipta Kerja tersebut.

Dalam RUU Cipta Kerja ini, kata Dedi, upah minimum pekerja kota/kabupaten dan sektoral dihilangkan. Pemberian upah hanya merujuk upah minimum provinsi. RUU ini juga menghapus pesangon. Sehingga jika regulasi ini disahkan hak buruh akan terampas. 

"Ini kan merugikan karena di Provinsi Banten upahnya kecil. Tidak sesuai," katanya.

Selain itu, penggunaan outsourcing yang bebas pun menjadi sorotan. Dedi menuturkan, sesungguhnya penggunaan outsourcing ini sudah bebas, karena lima bidang usaha yang diperbolehkan. Namun, pelaksanaanya diklaim masih carut-marut.

"Pelaksanaannya sekarang acak-acakan, apalagi dibebaskan. Ini juga luar biasa merugikan. Jadi, sudah dipastikan kalau regulasi itu disahkan tidak ada lagi pekerja tetap, diganti outsourcing," ungkapnya.

Dedi juga melihat akan terjadi eksploitasi jam kerja dalam RUU Cipta Kerja ini. Ia menyebut pengaturan durasi kerja ini menjadi momok bagi pekerja. Lebih lanjut ia menjelaskan penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas juga sangat merugikan. Menurutnya, tidak akan ada lagi karyawan tetap karena opsinya yang diambil karyawan kontrak.

"Untuk ini sudah pasti menimbulkan pengangguran baru," katanya.

Mekanisme pembebasan dalam penggunaan tenaga kerja (TKA) asing unskilled turut menjadi sorotan. Kata Dedi, TKA akan semakin marak di Indonesia.

"Kita sudah bisa bayangkan bahwa ke depan kalau disahkan pekerja lokal jadi tamu. Jadi penonton. Karena sudah pasti para investor asing itu akan bawa TKAnya karena bebas masuk," paparnya.

RUU Cipta Kerja ini juga bila disahkan akan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK). Jaminan sosial bagi pekerja juga hilang. Serta sanksi pidana bagi perusahaan pun akan hilang.

"Kami simpulkan RUU ini tidak ada relevansinya dengan memajukan investor. Malah mencekik kehidupan terutama pekerja," pungkasnya.

Dedi menambahkan bahwa dalam menolak RUU tersebut sekitar 25 ribu buruh akan berunjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Banten pada 3 Maret 2020. Ir



Tinggalkan Komentar