Logo
images

Kepala UPT Samsat Cikokol Bapenda Provinsi Banten Saripudin .

Bapenda Banten Minta Pengurusan Izin Pemanfaatan Air Permukaan Dipermudah

FokusTangerang.com-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Banten bertandang ke PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang. Hal itu dilakukan untuk membahas potensi peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Banten yang bersumber dari penggunaan air permukaan, Kamis (23/1/2020).

Hadir dalam acara tersebut anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten Beni Sudrajat, Ahmad Dahlan, Helmi Fuad, Sugianto, Yudi Wibowo, Marfuah Nainggolan, Dedi Sutiadi, Kepala UPT Bapenda Samsat Cikokol Saripudin, dan Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Sumarya.

Kepala UPT Samsat Cikokol Bapenda Provinsi Banten Saripudin menjelaskan, saat ini tedapat 40 badan usaha yang membayar pajak air permukaan. Namun, kata dia, hanya lima belas yang aktif melakukan pembayaran pajak karena telah memiliki izin.

“Izinnya, kan, sekarang yang mengeluarkan pemerintah pusat. Itu kendalanya. Padahal jika dikelola dengan benar akan memberikan dampak positif bagi negara dan daerah,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa CR ini mengatakan, berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2018, Pemda dapat memungut pajak air permukaan dari masyarakat. Adapun kompensasinya, Pemda memperoleh 70 persen dari besaran pajak yang dipungut.

Ia pun berharap agar pemerintah pusat mempermudah proses terbitnya izin pengeloaan air permukaan guna meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu sesuai program presiden yang ingin pecepatan investasi. Dimana pada 2019 lalu, pendapatan dari sektor air permukaan se-Provinsi Banten mencapai Rp9,8 miliar. Di 2020 PAD dari sektor pemanfaatan air permukaan ditarget Rp10 miliar.

Direktur PDAM Sumarya menjelaskan, per 2019 pihaknya telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk biaya penggunaan air permukaan yang berasal dari Sungai Cisadane dan Kali Angke. Suamrya menjelaskan, pihaknya menggunakan Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota Tangerang untuk mendistribusikan air kepada masyarakat.

“Untuk pembayaran pajaknya kami menggunakan aturan Peraturan Gubernur, sedangkan untuk mendistribusian air untuk warga Kota Tangerang kami menggunakan Peraturan Wali Kota,” pungkasnya.(AIR)



Tinggalkan Komentar